uu no 34 tahun 2004. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. uu no 34 tahun 2004

“Pasal 34 (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. FUNGSI TNI SESUAI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO. 34 Tahun 2004 pasal 6, yang berisi : Ayat (1),. Tindakan tersebut pun dikritik Imparsial. 2/ 2002) tentang Kepolisian Republik Indonesia. 4459 , LL SETNEG : 26 HLM. 31, LN. Jurnal Analisis Manajemen vol. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. SETKAB. sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. 34 Tahun 2004, dan Pasal 28 UU N0. id. 2004. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. TB Simatupang No. 34 Tahun 2004 pasal 6, yang berisi : Ayat (1), TNI sebagai alat. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang,. 2. UU NO. KETENTUAN UMUM 2. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. TENTANG. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial. _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah. METADATA PERATURAN. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai pembatasan hak berpoltik bari prajurit TNI dan anggota POLRI aktif. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. status Hanya untuk Pelanggan. Kalangan masyarakat sipil melihat usulan itu didorong Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. 84. UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. T. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. 2004/ No. Pemerintah. . Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan. JAKARTA -- Sejumlah anggota di Komisi Pertahanan DPR menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum menjadi prioritas pembahasan. dan keselamatan segenap bangsa. Reformasi memberikan ruang yang lebih lebar bagi pemerintah daerah terutama dalam hal otonomi. Lex et Societatis, Vol. Tugas baru TNI dalam melakukan operasi militer dan operasi militer selain perang bisa di katakan jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang 2) Pasal 5 UU No. undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Tentara Nasional Indonesia. PERPRES NO. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 34: Tahun: 2004: Tentang: TENTARA NASIONAL INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 16 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Status: Berlaku UU 34 tahun 2004 tentang TNI. Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 39 UU No. 2014. UMUM. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa,. 14 Tahun 2009, PP No. 34, LN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan. Undang-undang (UU) No. Kepala Desa, dalam Pasal 29 huruf g UU No. PP Nomor 28 Tahun 1981. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang TNI No. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hubungi kami melalui Facebook fb. Tipe Dokumen. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Saebi, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. UU NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 4048 LL SETNEG : 15 HLM. 34 TAHUN 2004. 6Pasal 7 Ayat (1), UU No. 30, LN. 4379, LL SETNEG : 15 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 34 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 2/2002, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. com, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap belum diperlukan saat ini, di tengah berbagai pertanyaan mengenai arah reformasi TNI. TNI dalam menangani terorisme dilakukan melalui OMSP. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. jogloabang Kam, 11/07/2019 - 03:51. ASAS DAN TUJUAN 3. "Terkait dengan pembentukan tim tersebut, kami memandang bahwa hal tersebut menyalahi perintah. Mencabut. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kemudian, Pasal 105, 215, dan 216 UU No. 2. Diubah dengan : UU No. I. TENTANG. UU ini juga mencabut UU. Fungsi TNI tertuang dalam Undang-Undang No. 294, TLN No. View | UU No. 2000/ No. 4048 LL SETNEG : 15 HLM. Undang-undang (UU) NO. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; e. Unduh dan baca UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional,. 34 Tahun 2004) pada bagian ketiga mengenai tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu: ayat (2) Tugas pokok. Penting pula untuk diperhatikan UU No. Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 39 UU No. NOMOR 25 TAHUN 2004 . Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. PMA No. 34 Tahun 2004 tentang TNI UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 34 Tahun 1972. Tipe. 14, LN. 3. Setiap pejabat memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. Faksimile : (021) 5274929. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 : Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 2023/No. NOMOR 34 TAHUN 1954 . Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 2. Rangkuman : UU ini merupakan penyempurnaan atas UU No. 2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; 3. undang No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Dasar Hukum : UU No. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lampiran. 1 nomor 2. LN. 13. Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelay…34: Tahun: 2004: Tentang: TENTARA NASIONAL INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 16 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik. JENIS DAN KLASIFIKASI 7. 3 Th. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Download : Perpang No 73 IX 2010 ttg Penentangan Penyiksaan. 34 TAHUN 2004. Peraturan Terkait. Studi Kasus UU No. 3. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah undang--undang yang mengatur tentang Jaminan Sosial, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. Dengan berlakunya. 34 Tahun 2006 Jalan DETAIL PERATURAN Abstrak. Tertib Administrasi Penggunaan Noreg TNI: Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-78. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 34/2004 TENTANG TNI 2. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. UU RI No. PENJELASAN. ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa,. Hingga saat ini terdapat hampir 30 nota kesepahaman yang dibuat antara TNI dengan berbagai institusi sipil yang lain. JAKARTA -- Sejumlah anggota di Komisi Pertahanan DPR menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum menjadi prioritas pembahasan. Judul. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,Ancaman. Undang-undang (UU) tentang Jalan JAKARTA, KOMPAS. Undang-undang (UU) No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 34 TAHUN 2004 PASAL 15: Rabu, 4 April 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 6226 kali. Pendidikan Pancasila dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. akuntabel. 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mencabut: Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;. 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah maupun retribusi daerah harus ditetapkan. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. VII tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. PERUBAHAN ATAS . ASAS DAN TUJUAN 3. Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 4. sebagaimana telah diubah dengan UU No. Saat masih berbentuk draf di Departemen. 34 TAHUN 2004: Rabu, 14 Maret 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 17103 kali Sesuai Undang-Undang No. Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Berlaku: 16 Oktober 2004. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Kebijakan penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kepada kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Tugas pokok TNI diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7. 107, TLN NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan pihaknya telah memulai kajian tentang revisi Undang-Undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menjelaskan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis. Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan UU tersebut antara lain adalah: Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme perumusan kebijakan. Di dalam beleid saat ini, disebutnya bahwa “Pengerahan dan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 2 UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), dan UUD. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah. 34 Th. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. 31, LN.